Massa kaus merah pendukung mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra

[BANGKOK] Kelompok kaus merah yang anti pemerintah Thailand meminta International Criminal Court (ICC) atau pengadilan kriminal internasional untuk menginvestigasi kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan Pemerintahan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva.

Petisi itu juga menyebutkan bahwa kepemimpinan politik dan militer negeri itu melakukan tindak kriminal dalam menghentikan aksi puluhan ribu massa penentang pemerintah selama dua bulan pada April dan Mei 2010 yang menewaskan 90 orang, mayoritas warga sipil.

Sebagian besar kelompok kaus merah itu adalah pendukung mantan Perdana Menteri Thailand yang tinggal di pengasingan Thaksin Shinawatra. Mereka menuduh pemerintah melakukan tindakan brutal, sebagaimana tertuang secara detail dalam tuntutan mereka yang dimuat di website pengacara Thaksin asal Kanada, Robert Amsterdam.

Robert mengatakan, kantornya terlibat dalam penyusunan laporan tersebut yang dibuat berdasarkan wawancara dengan puluhan saksi mata dan para korban di ICC minggu ini. Sementara Pemerintah Thailand mengaku mengetahui tuntutan tersebut tetapi yakin bahwa ICC tidak akan mempedulikannya.

“Saya sudah diberitahu oleh Menteri Luar Negeri tentang masalah ini,” kata Juru Bicara Pemerintah Panitan Wattanayagorn. “Tetapi setahu saya masalah ini tidak termasuk dalam yurisdiksi ICC,” lanjutnya.

Aksi yang melibatkan 100.000 ribu masa kaus merah pada April-Mei lalu menuntut diselenggarakan pemilu dipercepat untung mengganti Pemerintahan Abhisit. Selama dua bulan mereka bertahan dan melumpuhkan Kota Bangkok. Aksi massa itu akhirnya bubar dengan operasi militer hingga menewaskan 90 orang warga sipil.